Banjir Jakarta Jangan Sekedar Banjir Janji

Published 14/02/2010 by martono loekito

Serahkan pada ahlinya. Itulah tagline politik yang dijadikan identitas Fauzi Bowo ketika Pilkada Jakarta tiga tahun silam.

Berbagai harapan tumpah ruah dialamatkan kepada pemimpin baru Jakarta. Masyarakat berharap pembangunan di Jakarta membawa kesejahteraan masyarakat.

Namun, fakta dilapangan berbeda seratus derajat, gerak pembangunan di Ibu Kota Jakarta nampak bagai berjalan tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan yang beradab.

Berbagai penggusuran kian marak. Berbagai aturan yang sempit dan kontroversial seperti Perda Tibum (ketertiban umum), Perda Merokok dan persoalan serius namun klasik seperti ’banjir’ hingga kini masih membayangi Jakarta. Untuk Perda dan aturan, kita bisa memaklumi pandangan dasar Perda tersebut.

Namun untuk banjir, masyarakat Jakarta pasti setuju bahwa persoalan ini belum selesai hingga akarnya. Praktis, hampir tiap tahun masyarakat mendengar banjir janji para pejabat di DKI namun miskin bukti.

Banjir kemudian menjadi persoalan yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan secara efektif oleh Pemda DKI. Padahal, Jakarta memiliki siklus banjir lima tahunan yang merugikan. Pada tahun 2002 banjir di Jakarta ditaksir merugikan perekonomian sebesar 4 triliun rupiah.

Aktivitas warga Jakarta-pun ikut terganggu, efektivitas roda pemerintah dan ekonomi terkendala karena akses menuju pusat kota tertutup genangan banjir Jakarta. Kemudian, jadilah kota Jakarta kota seribu banjir dan sejuta janji untuk menyelesaikannya.

Guna mengatasi permasalahan banjir Jakarta, Pemda DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Perda-Perda, seperti kebijakan ekonomi, sosial, budaya, politik, penataan kota, pendirian bangunan, pengolahan limbah dan lain sebagainya.

Dalam suatu kesempatan, Gubernur menyampaikan beberapa kebijakan yang diambil untuk mengatasi banjir. Pemerintah DKI sendiri dalam lima tahun yang akan datang akan melaksanakan pembangunan, peningkatan, normalisasi, pemeliharaan serta pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir dan drainase, termasuk dalam rencana Pemprov DKI adalah perbaikan dan mengembangkan sistem polder dan penyelesaian kanal banjir timur.

Dalam Masterplan pengendalian banjir, Pemda DKI meminta pemerintah pusat untuk konsisten meminimalkan dampak pencemaran lingkungan seiring dengan gencarnya pembangunan di Indonesia khususnya Jakarta, serta mengajak seluruh elemen warga Jakarta untuk bersama menjaga lingkungan kebersihan Jakarta, termasuk pengendalian sampah.

Volume sampah Jakarta 6.000 ton perhari, maka ketika banjir jumlahnya bisa mencapai 9.000 – 10.000 ton. Namun, menyalahkan sampah dari rumah masyarakat sekitar kali tentu tidak tepat mengingat masalah banjir Jakarta begitu kompleks dan rumit.

Untuk itu diperlukan solusi komperhensif dan kebijakan sistematis yang dikeluarkan oleh Pemda DKI. Masyarakat menilai, Pemda DKI justru ingin mengkir dari persoalan ini lalu menyerahkan masalah banjir Jakarta kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Menyerahkan persoalan banjir Jakarta pada masyarakat, mengindikasikan jika Pemda DKI gagal mengemban amanah kepemimpinan, yang perlu kita ingat bersama bahwa banjir tidak semata-mata persoalan hujan atau tidak hujan, melainkan telah bergeser ke dalam ranah kebijakan pembangunan pemerintah.

Bagi pemerintah yang ‘rakus’ pembangunan tanpa melihat sisi lingkungan dan kemanusiaan, maka dengan serta merta dan membabi buta mengeluarkan izin dan peraturan untuk memudahkan berbagai pembangunan seperti gedung, mall, lapangan golf, industri dan sebagainya tanpa mempertimbangan sisi ekologis daerahnya.

Singkatnya, Pemda DKI harus bertanggung jawab penuh dalam memenuhi rasa aman dan nyaman penduduk Jakarta untuk terbebas dari banjir yang sering datang.

Dipilihnya Foke sebagai Gubernur Jakarta bukan tanpa sebab oleh masyarakat, sebab warga Jakarta percaya sebagai ‘anak Betawi’ asli, diharapkan mampu menyelesaikan masalah Jakarta.

Warga-pun berharap berbagai kebijakan yang diambil Pemda DKI dalam mengupayakan banjir Jakarta harus pula memperhatikan sisi humanistik warga Jakarta. Tanpa adanya upaya strategis dan bijaksana mengatasi banjir Jakarta, Pemda DKI akan dinilai skeptis oleh rakyat.

Banjir Jakarta diharapkan tidak lagi menjadi banjir janji.

M.Chairul Basyar

Ketua Umum Badko HMI Jabotebeka-Banten

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: